Rakor Perluasan PM-AAS Sulsel Perkuat Sinergi Menuju Target 91.120 Hektare Pertanian Modern
Makassar (20/07/2026). Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan bersama Pemprov dan Pemda Se Sul Sel serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen percepatan implementasi Program Pertanian Modern – Advanced Agriculture System (PM-AAS) melalui Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi PM-AAS Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Rapat yang dipimpin Kepala BRMP Sulawesi Selatan, Dr. Zainal Abidin, SP., MP., dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Gubernur Sulsel, para bupati, jajaran Kementerian Pertanian, unsur TNI, Pupuk Indonesia, BPS, BBWS Pompengan Jeneberang, akademisi dan penyuluh pertanian, serta penanggung jawab swasembada pangan.
Dalam laporannya, Kepala BRMP Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa target penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan mencapai 91.120 hektare, atau sekitar 13,5 persen dari total luas areal Sul Sel.
Dirjen Hortikultura menegaskan bahwa PM-AAS merupakan strategi nasional untuk mempercepat swasembada pangan melalui modernisasi budidaya padi. Berkat sinergi berbagai pihak, produksi pertanian nasional terus meningkat, didukung distribusi pompa, alat dan mesin pertanian, pupuk, serta sarana produksi lainnya. Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah utama dengan target pengembangan PM-AAS seluas 91.120 hektare sebagai bagian dari target nasional 1 juta hektare.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa PM-AAS menjadi langkah transformasi dari sistem pertanian tradisional menuju pertanian modern yang lebih produktif dan efisien. Pemerintah Provinsi juga menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling hingga 6 juta ton pada akhir 2026, melalui dukungan perbaikan infrastruktur irigasi, kelancaran distribusi pupuk, serta pendampingan penyuluh secara berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen pencapaian target Program PM-AAS secara simbolis oleh pemerintah daerah (Bupati), penanggung jawab swasembada pangan, kepala dinas pertanian, dan koordinator penyuluh dari sejumlah kabupaten/kota sebagai bentuk kesiapan bersama dalam menyukseskan implementasi program.
Sesi pemaparan teknis menegaskan kesiapan dukungan sarana dan prasarana. Direktorat Jenderal PSP telah melakukan refocusing anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk mendukung PM-AAS, termasuk penyediaan pupuk, silika, pompanisasi, alsintan, serta sistem layanan pendampingan melalui liaison officer dan hotline. Pupuk Indonesia juga memastikan stok pupuk urea dan NPK di Sulawesi Selatan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan program, dengan percepatan penyaluran melalui pembaruan data RDKK dan CPCL.
Dari aspek teknologi budidaya, BRMP Padi memaparkan bahwa PM-AAS mengusung metode tanam benih langsung menggunakan drum seeder, penerapan varietas unggul baru spesifik lokasi, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik dan silika, serta penguatan pengendalian organisme pengganggu tanaman melalui pendampingan intensif penyuluh dan POPT. Empat kabupaten, yaitu Bone, Maros, Sidenreng Rappang, dan Soppeng, telah menjadi lokasi percontohan yang dapat dijadikan studi tiru bagi daerah lain.
Diskusi juga menghasilkan berbagai masukan strategis, mulai dari kebutuhan dukungan energi bagi alsintan, penguatan petunjuk teknis, peningkatan kapasitas penyuluh, percepatan pembangunan infrastruktur irigasi, hingga pentingnya rekomendasi pemupukan berbasis kondisi spesifik lahan agar penerapan teknologi lebih efektif.
Sebagai hasil evaluasi awal, capaian kesiapan lahan PM-AAS yang telah terlaporkan baru mencapai 1.074 hektare dari target 91.120 hektare. Oleh karena itu, seluruh peserta rapat sepakat mempercepat penetapan lokasi, penyempurnaan data CPCL dan RDKK, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendampingan teknis di lapangan agar target perluasan PM-AAS dapat tercapai dan menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas padi, kesejahteraan petani, serta keberhasilan swasembada pangan nasional.